Pemkot Solo Dinilai Tak Serius Garap Kawasan Solo Utara

SOLO -Pemkot Surakarta dinilai tak serius menggarap wilayah Solo Utara sebagai kawasan investasi baru. Padahal, pengembangan Solo utara selalu didengung-dengungkan selama lima tahun terakhir.

Hal itu menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan Laporan Ketarangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota 2010-2015 dan LKPj Tahun 2014. Anggota Banggar Edy Jasmanto mengatakan, wacana pengembangan Solo utara itu tak dibarengi dengan pembenahan infrastruktur pendukung.

“Investasi Solo itu puncaknya di 2012 dengan nilai Rp 2,8 triliun. Namun pada 2014 justru menjadi Rp 1,4 triliun. Walikota beralasan itu keterbatasan lahan dan kejenuhan investasi di Solo tengah dan selatan. Lalu investasi akan diarahkan Solo utara. Bagaimana invesasi mengarah ke sana kalau infrakstruktur pendukung tak dipenuhi,” terang Edy.

Dia mencontohkan, di wilayah tersebut masih ditemukan banyak jalan rusak. Bahkan akses menuju RSUD Kota Surakarta di Kampung Ngipang, Kadipiro, Banjarsari pun tak juga diperbaiki. Drainase di kawasan Solo utara juga masih banyak yang kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak genangan dalam kota dan kemacetan.

Wakil Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (FPIR) itu mengatakan, wacana yang digagas Pemkot itu masih sebatas angan-angan. Dia belum melihat konsep yang jelas soal jenis investasi yang akan diarahkan ke Solo utara.

Edy juga kecewa dengan jawaban Walikota yang menyebut salah satu upaya untuk merangsang investasi di wilayah itu dengan memberikan kemudahan perizinan usaha, serta pengurangan bahkan pembebasan retribusi bagi pelaku.

“Lho kok mempermudah perizinan itu maksudnya apa ? Izin yang mudah dan cepat itu sudah menjadi keharusan. Berarti bisa saja nanti ada perizinan yang dipersulit ? Jangan-jangan saking mudahnya, izin belum lengkap pun sudah bisa beroprasi, seperti toko-toko modern itu. Yang namanya prosedur itu kan mestinya standar dan berlaku sama,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, dengan infrakstuktur yang lengkap dengan sendirinya pelaku usaha akan memilih Solo utara sebagai lokasi pengembangan usaha.

Hal senada disampaikan Anggota Banggar Supriyanto. Menurutnya, Walikota berulang-ulang menyebut Solo utara sebagia lokasi investasi baru. Namun, program-program tak mengarah ke sana.

“Kalaupun ada pembangunan infrastruktur di Solo utara itu muncul saat pembahasan APBD di DPRD. Jadi, dinas teknis justru tak memprogramkan itu. Seperti Jembatan Gajah Putih, Komplang dan lainnya. Akses RSUD juga belum diperbaiki, padahal sudah lama beroperasi,” kata Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta Ahyani mengatakan, pembangunan infrakstruktur di Solo utara itu terkendala besarnya anggaran yang dibutuhkan. “Membangun infrastruktur itu biayanya mahal. Jika mengandalkan APBD itu sangat terbatas. Kami masih mengandalkan pemerintah pusat. Kalau sektor swasta mau masuk, itu bisa cepat,” terangnya.

Yani menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi investasi yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut. Hal itu pula yang ditawarkan kepada investor.

“Setiap ada investor yang hendak membuka usaha di Solo selalu kami arahkan ke wilayah utara. Potensi yang bisa dikembangkan di sana, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Bidang industri juga masih memungkinkan di Mojosongo (Kecamatan Jebres), meskipun spacenya kecil,” ungkapnya.

Pemkot juga telah menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Solo Utara dan Detail Engineering Design pendukungnya. Selain itu, disiapkan pula penataan koridor Solo utarayang akan menjadi daya tarik tersendiri atau urban catalis.

 Dini Tri Winaryani

http://joglosemar.co/2015/04/pemkot-solo-dinilai-tak-serius-garap-kawasan-solo-utara.html